 |
| Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung gelontorkan dana sebesar Rp516 miliar untuk pembangunan RSUD Kota Bandung demi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. |
“Dari Detail Engineering Design (DED) yang ada, kebutuhan biayanya sekitar Rp516 miliar. Pemkot Bandung sudah mulai siap menganggarkan. Sebenarnya DED gedung ini sudah selesai 2022, tapi saya minta disempurnakan dan pembangunan harus tetap di lokasi ini dan tidak boleh ada pelayanan yang terganggu,” ujar Yana.
Ia berharap, dengan pengembangan ini, RSUD Kota Bandung bisa menjadi rumah sakit dengan pelayanan layak untuk masyarakat Kota Bandung.
“Ada RS Bandung Kiwari, RSKGM di Jalan Riau, dan RSUD Kota Bandung di Ujungberung,” ucapnya.
Ia berharap, pada pelaksanaan akreditasi tahun ini, RSUD Kota Bandung bisa mendapatkan predikat Paripurna.
Yana mengimbau agar pihak RS menyampaikan situasi dan kondisi RS saat ini. Sehingga para surveyor yang berkunjung bisa memberikan masukan, termasuk bimbingan agar RSUD ini bisa memberikan pelayanan yang maksimal.
“Sebab, dari sekian banyak indikator masih ada yang belum terpenuhi 100 persen dari target pelayanan. Masih ada beberapa yang 95 persen. Harapannya kalau dinilai dari luar, bisa jadi objektif, sehingga menjadi perbaikan untuk pelayanan kesehatan di RS ini,” ungkapnya.
Bahkan, Pemkot Bandung terus memberikan dukungan terutama untuk belanja modal dari APBD. Di tahun 2023, Pemkot Bandung menganggarkan sebesar Rp12,6 miliar agar RSUD Kota Bandung bisa memberikan pelayanan yang terbaik.
“Saat pandemi, beban RSUD ini cukup berat. Kami berikan anggaran dari belanja tidak terduga (BTT) juga cukup besar, demi masyarakat bisa terlayani dengan baik. Sebab Kota Bandung jadi rujukan dari daerah lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kota Bandung, drg. Mulyadi menjelaskan, pada tahun 2016 RSUD Kota Bandung pernah memperoleh akreditasi Paripurna KARS-Sert/328/VI/2016.
Sedangkan untuk jumlah sumber daya manusia (SDM) di RS ini telah mencapai 765 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan medis 72 orang, tenaga kesehatan nonmedis 486 orang, dan tenaga nonkesehatan 207 orang.
“Terdapat beberapa indikator penilaian akreditasi RS. Antara lain 13 mutu nasional, indikator sasaran keselamatan pasien, pelayanan klinis prioritas, indikator sesuai tujuan strategis RS, terkait perbaikan sistem, manajemen risiko, dan penelitian klinis dan program pendidikan kedokteran,” papar Mulyadi.
Ia mengatakan, dari 13 indikator, sudah ada 7 indikator yang terpenuhi standarnya per laporan Januari-Desember 2022. Sedangkan 6 indikator lainnya masih terpenuhi, seperti penggunaan APD, 6 langkah cuci tangan, dan waktu tunggu rawat jalan.**
Red.
0 Komentar